Pemprov DKI Masih Tunggu Rekomendasi Pencabutan Izin ACT di Jakarta

Pencabutan izin operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT) di DKI Jakarta menunggu hasil penilaian Dinas Sosial. Pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP).

PTSP menunggu rekomendasi dari dinas sosial setelah masuk, prinsipnya akan segera diproses,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza, Kamis (14/7) di Mall Sarinah, Jakarta Pusat.

Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya

Riza mengatakan pencabutan izin ACT dan Holywings oleh Pemprov DKI tidak bisa dilihat sebagai kasus yang sama. Karena dalam kasus Holywings, sifat kesalahannya jelas dan sudah terbukti tidak ada kesalahan urutan. Sementara itu, ACT membutuhkan evaluasi yang akurat dari Dinas Sosial terkait KEGIATAN ACT selama berada di Jakarta.

Apalagi, tambah Riza, persetujuan Pemprov DKI Jakarta berbeda dengan persetujuan yang dicabut Kementerian Sosial. Jika Kementerian Sosial mencabut izin penggalangan dana ACT, izin pemerintah negara bagian adalah izin pembangunan.

“Beda juga kalau kita punya izin operasi. Tapi PPATK menangguhkan akunnya, jadi pada dasarnya ACT sudah tidak aktif lagi,” ujarnya.

“Pemerintah negara bagian sendiri sedang mengevaluasi dan menunggu rekomendasi untuk segera dicabut. Dasar pertimbangannya juga sangat besar,” imbuhnya.

Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta segera mengungkap semua transaksi yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dugaan penyelewengan dana. Agar tidak membingungkan masyarakat.

Meminta agar PPATK dapat mengungkapkan semua aliran dana ACT dan memberikan penjelasan yang baik kepada penyidik ​​agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai stifyotz MPR”, Bambang Sogette 14.7)

Kasus penggelapan dana ACT menyita perhatian publik. Hal ini menyebabkan ditemukannya transaksi keuangan mencurigakan oleh ACT sejak tahun 2014.

Mengingat adanya petunjuk keuangan mencurigakan yang ditemukan dalam data aliran keuangan lembaga ACT, PPATK telah menemukannya sejak 2014,” kata Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *