Kekurangan Pegawai, Pemkab Bogor Pusing tak boleh Rekrut Outsourcing

Pemerintah Kabupaten Bogor terancam kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang semakin meningkat. Pasalnya, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan baru yang melarang daerah merekrut tenaga outsourcing (OS).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, mengumumkan staf OS yang ada saat ini akan diterima dalam Ujian Perizinan Pegawai Pemerintah dengan Pengaturan Kerja (PPPK).

Sesuai aturan PAN-RB, rekrutmen personel OS tidak boleh lagi dilakukan. Kecuali petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pengemudi. Ini juga harus dilakukan melalui pihak ketiga. Oleh karena itu, yang di luar ketiga kategori tersebut akan diikutsertakan dalam ujian PPPK,” kata Irwan, Jumat (3/3). /6).

Jika mereka gagal dalam uji PPPK, kebijakan tersebut akan dinilai kembali nanti.

Tapi kita belum memahaminya. Peluangnya adalah Bus 2023,” kata Irwan.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi dilema tersendiri. Penyebabnya, jumlah ASN di Kabupaten Bogor tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Sedangkan penerimaan CPNS sangat terbatas.

Ini dilema. Tapi itu adalah aturan yang harus kita ikuti. Karena jumlah karyawan kami tidak ideal. Kabupaten Bogor Topi 15.250 ASN. Itu juga didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Dengan keterbatasan tersebut, Irwan berharap ASN yang ada dapat dimaksimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Artinya kita hanya mengoptimalkan ASN yang ada. Sekarang era transformasi digital, saya berharap teman-teman ASN bisa menguasai teknologi digital,” ujar Irwan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.