Galaknya Luhut Audit Perusahaan Kelapa Sawit Usai Ditunjuk Jokowi Urus Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Pasalnya, persoalan minyak goreng hingga saat ini belum terselesaikan, dimana harga minyak goreng curah masih di atas Rp 14.000 per liter.

Tugas baru Menko Luhut adalah memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng curah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter di wilayah Jawa-Bali.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Menko Luhut akan bekerja sebagai Koordinator dengan Kementerian/Lembaga Teknis (K/L) untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak nabati. Sedangkan K/L yang bersangkutan adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Kejaksaan Agung untuk memperkuat fungsi pengawasan.

Pemerintah sendiri masih berusaha menjaga harga minyak goreng tetap rendah. Salah satunya larangan ekspor CPO dan minyak goreng yang dicabut hari ini. Sejak kebijakan larangan ekspor minyak nabati diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak nabati dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasilnya berdasarkan inspeksi langsung di lokasi dan laporan bahwa pasokan minyak goreng terus bertambah.

“Berdasarkan pasokan dan harga minyak goreng saat ini, dan dengan mempertimbangkan 17 juta pekerja di industri kelapa sawit, baik petani yang bekerja maupun pekerja pendukung lainnya, saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dilanjutkan pada Senin, 23 Mei 2022. kata Jokowi beberapa waktu lalu. .

Saat ini kebutuhan minyak goreng curah nasional akan mencapai sekitar 194.000 ton per bulan pada Maret 2022. Angka ini meningkat dibandingkan sebelum larangan ekspor minyak goreng yang pasokannya hanya mencapai 64,5 ribu ton.

Namun setelah ekspor terhenti pada April, pasokan naik menjadi 211.000 ton per bulan. Angka pasokan tersebut telah melebihi kebutuhan bulanan nasional nasional.

Demikian pula, harga rata-rata nasional minyak goreng pada bulan April adalah sekitar Rs 19.800 sebelum April penurunan harga rata-rata nasional minyak goreng sebelum larangan ekspor. Kemudian, setelah larangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200 menjadi Rp 17.600.

Pengalaman Luhut dalam mengelola PPKM

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan alasan penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar untuk menangani masalah minyak goreng curah di wilayah Jawa-Bali.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, penunjukan Presiden Jokowi dilatarbelakangi keberhasilan Menko Luhut dalam menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi melalui aplikasi PeduliLinde.

“Pak Luhut punya pengalaman di PPKM, dia jaga proteksi nasional, meski motornya Jawa-Bali,” kata Oke kepada wartawan, Selasa (24 Mei).

Dalam menjalankan tugas barunya, Menko Luhut akan bertindak sebagai direktur. Menjadi koordinator seluruh kementerian/lembaga teknis untuk mewujudkan minyak goreng curah Rp 14.000 per liter.

“Pak Luhut adalah direktur, semua orang adalah bagian dari bawahannya. Erick Thohir juga turun,” katanya.

Oke menambahkan, Menko Luhut juga telah memberikan arahan terkait pengembangan sistem aplikasi digital untuk memantau distribusi minyak goreng dan menggunakannya untuk fasilitas belanja. Yakni dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli minyak goreng dalam jumlah besar daripada membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Pertama (pembelian) mau pakai KTP. Tapi Pak Luhut bilang (NIK),” ujarnya.

Audit perusahaan kelapa sawit

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan audit terhadap perusahaan sawit. Selain itu, Luhut juga mengimbau perusahaan sawit untuk mendirikan kantor pusat di Indonesia.

Saat ini, Luhut mengaku telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.

“Begitu Presiden meminta saya untuk mengelola minyak goreng, orang mengira itu hanya minyak goreng. Tidak Aku langsung naik ke atas. Anda pernah membaca di media, kita harus melihat semua kelapa sawit,” katanya kepada Seminar Nasional M .

Luhut mengatakan perusahaan sawit harus memiliki kantor pusat di Indonesia untuk membayar pajak. Karena masih banyak perusahaan kelapa sawit yang berbasis di luar negeri, artinya Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak.

“Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektar), markasnya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Itu tidak akan terjadi. Anda perlu memindahkan kantor pusat Anda ke bahasa Indonesia. )”, dia berkata.

Luhut juga menanggapi ejekan yang meluas tentang peran dan tugas barunya dalam menangani masalah minyak goreng. Luhut mencatat, masalah minyak goreng bukan hanya soal siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama untuk mengatasi masalah tersebut, yakni agar pasokan dan harga bisa kembali terjangkau oleh masyarakat.

“Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan,” pungkas Luhut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *